Kemana (peran) KPI ?

     

     Marakanya iklan bermuatan politik yang dimanfaatkan pemilik stasiun televisi yang sekaligus menjadi kandidat capres kali ini membuat beberapa kalangan resah. dengan media yang dia punya para capres maupun cawapres berlomba-lomba menggembar-gemborkan visi-misi  guna menggaet massa sebanyak-banyaknya
. Mulai dari mengiklankan dirinya, menyelipkan pemberitaan diri dengan durasi diperpanjang. jelas ini menimbulkan kecemburuan serta ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki media sebagai penggaet massa.
            Melihat permasalahan diatas, patut kita mempertanyakan "kemana (peran) KPI ?". Tentu KPI (komisi penyiaran indonesia) mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap muatan media yang disalahgunakan oleh pemilik media. selain KPI ada satu lagi lembaga yang tidak kalah penting dalam pengawasan pemilu yakni, Banwaslu (badan pengawas pemilu).
           Seperti yang kita lihat, pertelevisian di indonesia dewasa ini banyak dikuasai oleh LPS (lembaga penyiaran swasta) yang seperti YKS, campur-campur, perbukers, dll. sedangkan LPP (lembaga penyiaran publik) seperti TVRI dan RRI kurang mendapat perhatian dari masyarakat. pertama, karena pengemasan acaranya monoton dan kurang menarik. berbeda dengan stasiun televisi swasta yang lebih menarik, unik dalam penyiaranya. kedua adalah SDM-nya yang itu-itu saja. perlu waktu yang cukup lama untuk melakukan perombakan kepengurusan dikarenakan crewnya adalah PNS. ketiga adalah gaji. ada cerita menarik ketika RRI (radia republi indonesia) diundang ke gedung DPR untuk menyatakan suara mereka. pada waktu itu datanglah tiga orang perwakilan dari daerah solo, bandung, dan lampung. ketika menyampaikan suara mereka ternayata yang petama kali dikemukakan adalah GAJI merekakurang. tentu ini menjadi masalah yang klasikal. karena upah yang dirasa kurang, maka kuranglah effort kerja mereka dan berimbas kepada program acara yang kurang menarik.